Muhammadiyahtuban.or.id – Ada sebuah kisah menarik dalam sejarah kepemimpinan Muhammadiyah. Pada Muktamar ke-32 Muhammadiyah di Purwokerto tahun 1953, para peserta muktamar memilih sembilan nama untuk menjadi pimpinan pusat. Namun, dari sembilan nama tersebut, tidak ada satu pun yang bersedia menjadi ketua.
Kisah tersebut diungkap Dahlan Rais dalam wawancara dengan detikcom. Menurutnya, sembilan nama yang terpilih kemudian bermusyawarah untuk menentukan Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah periode 1953–1956. Namun, tidak seorang pun dari mereka bersedia menduduki posisi ketua.
Akhirnya, kesembilan orang tersebut berangkat ke Padang untuk membujuk Buya A.R. Sutan Mansur agar bersedia menjadi Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah dan pindah ke Jawa.
Sutan Mansur kemudian bersedia menerima amanah tersebut dan memimpin Muhammadiyah selama dua periode, yakni 1953–1956 dan 1956–1959.
Kisah tersebut juga tercatat dalam arsip koran Berita Yudha edisi 9 Januari 1995 melalui tulisan berjudul “Muhammadiyah Dalam Tradisi Kepemimpinan”. Catatan tersebut turut memperkaya cerita tentang tradisi kepemimpinan Muhammadiyah pada masa itu.
Jabatan Tidak Dikejar
Peristiwa Muktamar 1953 memberikan gambaran menarik tentang bagaimana jabatan dipandang dalam tradisi kepemimpinan Muhammadiyah.
Mereka yang telah memperoleh kepercayaan melalui proses pemilihan justru tidak berebut posisi ketua. Bahkan, ketika tidak ada yang bersedia, mereka memilih mencari sosok lain yang dinilai mampu menerima amanah tersebut.
Prinsip semacam ini kemudian tercermin dalam pernyataan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir:
“Jabatan jadi Ketua tidak dikejar, tetapi ketika diberi amanat ditunaikan dengan baik.”
Hal senada juga pernah disampaikan Dadang Kahmad. Ia menyebut justru ada kebiasaan calon yang memiliki suara besar tidak ingin terpilih menjadi ketua umum. Menurutnya, kondisi tersebut membuat kecil kemungkinan terjadinya lobi politik dalam proses pemilihan Ketua Umum PP Muhammadiyah.
Dengan demikian, kisah Muktamar 1953 tidak sekadar menjadi cerita tentang bagaimana A.R. Sutan Mansur akhirnya menjadi ketua. Lebih jauh, kisah tersebut menggambarkan sebuah tradisi bahwa kepemimpinan bukanlah jabatan yang harus dikejar, melainkan amanah yang harus ditunaikan ketika diberikan.
Dari Purwokerto 1953, Menuju Medan 2027
Kini, lebih dari tujuh dekade setelah Muktamar 1953 di Purwokerto, Muhammadiyah kembali bersiap menuju permusyawaratan tertinggi berikutnya.
Muktamar ke-49 Muhammadiyah dan ‘Aisyiyah akan digelar di Medan, Sumatra Utara, pada 2027. Berbagai persiapan telah dilakukan, termasuk pembangunan venue Muktamar di kawasan Deli Serdang.
Muktamar tentu bukan sekadar soal siapa yang nantinya mendapatkan suara terbanyak. Sebagaimana disampaikan Dadang Kahmad, Muktamar juga menjadi ruang untuk membahas isu keumatan, kebangsaan, kemanusiaan, serta menentukan arah gerakan Muhammadiyah untuk lima tahun berikutnya.
Lalu, siapa nih yang sudah tidak sabar ikut meramaikan Muktamar Muhammadiyah 2027 di Medan?
Dan satu pertanyaan iseng: jangan-jangan Muktamar 2032 nanti kembali ke Purwokerto?
Pasalnya, di kota yang pernah menjadi saksi sejarah Muktamar Muhammadiyah 1953 itu kini berdiri sebuah proyek besar bernama Megatorium Margono Djojohadikoesoemo di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Gedung tersebut mulai dibangun melalui groundbreaking pada Desember 2025.
Mungkinkah ini sebuah tanda?
Ah, tentu saja ini baru tebak-tebakan. Soal tuan rumah Muktamar 2032, biarlah waktu dan keputusan Persyarikatan yang menjawab.
Penulis: Samson Thohari
